”Stay at home economy” akan menjadi tren baru beberapa waktu mendatang. Setiap daerah dapat mengembangkannya. E-dagang dan jasa transportasi daring menopangnya.
Pembatasan sosial berskala besar serta imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah membuka peluang ekonomi yang digerakkan dari rumah atau stay at home economy. Ini bisa menjadi peluang bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggeliatkan usaha dan ekonomi daerah dan nasional.
Untuk itu, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini dinilai menjadi keharusan. Hal ini agar UMKM dapat memanfaatkan peluang usaha yang terbuka selama dan pascapandemi Covid-19.
”Selama dan pascapandemi diperkirakan ada perubahan perilaku konsumen yang lebih senang belanja di pasar daring. Perubahan perilaku ini dimungkinkan juga akan semakin didorong perubahan sistem kerja perusahaan swasta yang diperkirakan akan kian banyak menerapkan pola bekerja dari rumah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Selama pandemi, peran koperasi dan UKM cukup besar. Mereka ada yang beralih usaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kala pandemi, seperti membuat masker. Mereka juga meningkatkan jejaring kerja sama pemasaran dengan penyedia laman pemasaran (marketplace) e-dagang.
Merujuk data Bukalapak, Teten menyebutkan, transaksi e-dagang produk-produk kesehatan naik 90 persen; hobi, luar ruang, olahraga, dan permainan dalam ruang 70 persen; makanan pokok 350 persen; serta makanan minuman herbal dan instan 200 persen.
”Imbauan bekerja dan belajar di rumah serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) justru memunculkan stay at home economy. Stay at home economy ini dapat menjadi tren baru untuk beberapa waktu mendatang,” ujar Teten.
Konsultasi hukum
Sementara itu, Senin siang, diluncurkan pula layanan konsultasi hukum daring bagi UMKM terdampak Covid-19. ”Covid-19 membawa dampak negatif, tidak saja dari segi kesehatan, tetapi juga ekonomi dan bisnis. UKM dan koperasi sebagai penyokong ekonomi nasional juga terdampak,” kata Direktur Hukumonline.com Amrie Hakim.
Amrie menuturkan, masalah bisnis yang dihadapi oleh UKM dan koperasi pada masa pandemi Covid-19 ini dapat merembet ke masalah hukum. UKM dan koperasi kemungkinan akan menemui kesulitan untuk mengakses layanan hukum, baik karena faktor biaya maupun faktor lain.
”Kementerian Koperasi dan UKM bersama Hukumonline Grup dan 97 advokat yang mempunyai kepedulian terhadap hal ini bermaksud membantu para pelaku koperasi dan UKM dengan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau pro bono,” katanya.
Amrie menambahkan, Hukumonline juga akan menyediakan informasi hukum yang dapat diakses secara gratis melalui laman. Harapannya, konsultasi gratis ini dapat meringankan koperasi dan UKM yang terdampak bisnisnya serta mempunyai implikasi hukum, misalnya untuk mengetahui hak-hak mereka saat menghadapi masalah ketenagakerjaan, utang-piutang, dan kontrak bisnis.
Di dalam platform tersebut, pelaku koperasi dan UMKM dapat mengakses secara gratis layanan konsultasi hukum dari para advokat dalam bentuk pesan singkat digital. ”Menurut rencana, kerja sama ini pun akan kami lanjutkan untuk pemberian konsultasi hukum melalui telepon serta konsultasi dan pengurusan perizinan UMKM jika dirasa dibutuhkan,” ujarnya.
Melvin berharap inisiatif ini dapat bermanfaat meringankan beban pelaku koperasi dan UMKM untuk menyokong ekonomi nasional. Ke depan, program ini dapat menjadi era normal baru ketika para pelaku koperasi dan UKM Indonesia dapat mengakses jasa advokat hanya lewat sentuhan ponsel pintarnya.
Ekonomi wilayah
Sementara itu, CEO of The National Confederation of Cooperatives (Natcco) Sylvia Okinlay-Paraguya mengemukakan, pandemi menjadi momentum untuk memperkuat koperasi dan UMKM. Utamanya dalam peningkatan iklim bisnis, akses keuangan, serta pengembangan kapasitas pekerja dan manajemen. Selain itu, peningkatan akses teknologi, inovasi, dan pasar juga diperlukan.
”Ada dorongan untuk mendukung usaha-usaha lokal yang telah menopang wilayah tempat kita tinggal, bekerja, dan bermain,” ujarnya.
Untuk menggeliatkan ekonomi wilayah, Gojek mengembangkan usaha di Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejak 10 Mei 2020. Layanan yang dapat digunakan terdiri dari GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay.
VP Gojek Regional Indonesia Bagian Timur Anandita Danaatmadja mengatakan, kehadiran Gojek di Bulukumba merupakan wujud upaya perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM.
”Misalnya, melalui layanan GoFood, UMKM kuliner di Bulukumba punya kesempatan untuk aktif secara daring. Harapannya, peluncuran layanan Gojek di Bulukumba dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tatanan perekonomian daerah,” katanya.
District Head Gojek Makassar Adwin Pratama Anas menambahkan, perluasan layanan Gojek merupakan bentuk solusi atas tantangan yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Perluasan ini dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mempertahankan pekerja di sektor informal untuk tetap memiliki sumber penghasilan serta menjaga kesejahteraannya.
Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi berpendapat, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 berimbas pada UMKM yang menjalankan bisnisnya secara luring. ”Dengan teknologi daring, kami membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan pendapatannya ketika ada keterbatasan orang yang mengunjungi toko mereka secara fisik,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut Neneng, Grab menghadirkan fitur GrabMart dan GrabAsisstant. GrabMart menggandeng toko-toko UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pengantarannya dapat menggunakan mitra pengemudi Grab.
Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Neneng menyatakan, Grab Indonesia telah berekspansi hingga Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur pada April 2020. Khusus layanan GrabFood, ekspansi dilakukan ke dua kabupaten tersebut dan Kabupaten Bima di NTB.
Oleh CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO/M PASCHALIA JUDITH J
Editor: HENDRIYO WIDI
Sumber: Kompas, 12 Mei 2020
No comments:
Post a Comment